DPD RI Dukung Pemenuhan Ekosob PPHAM
Bengkulu,sc – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dukung pemenuhan jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) perempuan pembela HAM (PPHAM) dalam hal memajukan provinsi Bengkulu.
Dari hasil press release, Needs assement Indonesia Protection for WHRD Network menjelaskan mayoritas Perempuan Pembela Ham belum memiliki perlindungan atas Hak-hak sipil dan politik serta Hak ekonomi, dan sosial dan budaya. Sistem perlindungan bagi pembela hak asasi manusia yang dikembangkan oleh institusi hak asasi manusia dan jaringan NGO masih berorientasi pada hak-hak sipil dan politik, khususnya hak keamanan atas insiden ancaman dan penyerangan kekerasan belum mencakup pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Perempuan Pembela HAM tidak memiliki akses atas jaminan kesehatan, jaminan perlindungan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, beasiswa pendidikan atau perumahan bahkan mereka tidak memiliki skema penggajian yang jelas.
Oleh sebab itulah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Bengkulu, ahmad kanedi, SH. MH sangat mendukung adanya perlindungan dalam semua aspek terhadap pekerja pegiat perlindungan perempuan.
” Kami senator sangat mendukung perlindungan terhadap hak perempuan,” tegasnya usai kegiatan tersebut, Kamis (16/03/2023).
Sementara itu, koordinator PPHAM Bengkulu, Joti Mahulfa M.Sos menyampaikan, kedepan pemenuhan hak sosial ekonomi dan budaya harus bisa terpenuhi dan terwujud. Untuk itu pihaknya akan berkomunikasi dan diskusi bersama instansi terkait agar hal ini bisa terealisasi.
“Kita akan komunikasikan supaya kedepan semua apa yang diharapkan dapat terwujud,” ujarnya kemudian. (ps)
